1. Bhineka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetap satu juga. Meskipun berbeda kita bisa saling bekerja sama dan menghormati perbedaan itu.
2. Perbedaan itu bisa berupa suku, ras dan agama. Dalam perbedaan agama dapat berupa tentang pandangan terhadap Tuhan, peribadatan atau dalam hal penetapan halal haram dalam kehidupan pribadi dan sosial.
3. Saling menghormati dan bekerja sama artinya, masing-masing agama tidak saling memasalahkan, saling mengecam atau saling menghina yang menjadi perbedaan diantara agama-agama tersebut, apalagi memaksakan pemeluk agama lain masuk dalam kegiatan agamanya.
4. Dimaksud kerja sama, kita bisa saling membantu dalam bidang bisnis, pembangunan negara dan kebaikan-kebaikan yang bersifat sosial dan universal.
5. Pemerintah sebagai pelaksana Bhinneka Tunggal Ika berkewajiban terus melakukan sosialisasi terhadap pemahaman tersebut. Misalkan pada hari-hari besar Islam, senantiasa mengingatkan jangan mengajak atau memaksa agama lain untuk menghormati dengan mengucapkan ucapan yang dapat bertentangan dengan keyakinan mereka. Atau memaksa penganut agama lain memakai pakaian, atribut atau simbol-simbol keagamaan umat islam. Begitu juga sebaliknya.
Ketika pemerintah tidak melakukan itu, kemudian di lapangan ada umat islam yang diperintahkan/dipaksa untuk memakai simbol-simbol keagamaan nasrani, MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai perwakilan umat islam dalam menetapkan fatwa, secara internal mengingatkan agar umat islam tidak memakai simbol-simbol agama nasrani karena hukumnya haram.
Seharusnya mereka yang memegang Bhinneka Tunggal Ika, khususnya pemerintah, Polri dan umat Nasrani menyadari bahwa fatwa “pemakaian pakaian/simbol keagamaan adalah haram” adalah hal yang patut dihargai. Sehingga sudah selayaknya Polri sebagai aparatur negara menyerukan kepada umat Nasrani agar tidak menyuruh pengawainya yang beragama Islam memakai pakaian/simbol-simbol agama nasrani dan seyogyanya umat nasrani mematuhinya.
6. Tapi tampak-tampaknya justru MUI dan umat islam yang diposisikan bersalah, seakan-akan diposisikan sebagai umat yang menentang keragamanan dan tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika.
7. Secara psikologis, umat islam akan merasa diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara diskriminatif, dipolitisasi lewat politik Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini pasti dapat menimbulkan dukungan kepada pihak Nasrani karena politik Bhinneka Tunggal Ika dapat mengangkat kesan bahwa Nasrani adalah kaum yang bisa toleran sementara si Islam tidak.
8. Dalam orde lama dan orde baru, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sering dijadikan alat politik untuk mendiskreditkan umat islam. Kasus Ahok yang murni penistaan agama disikapi dengan tuduhan penentangan terhadap keragaman.
9. Saya juga tidak setuju dengan sikap FPI yang ingin melakukan sosialisasi fatwa MUI tentang larangan pemakaian pakaian keagamaan agama lain dengan cara-cara sweeping, ancaman dan kekerasan. Justru sikap ini akan menciptakan pemaksaan dan publik tidak akan simpatik terhadap umat islam. Dengan cara-cara seperti itu seakan menimbulkan kesan memang umat Islam anti keragaman.
10. Saya rasa sudah cukup MUI sendiri yang melakukan sosialisasi. Lewat berbagai media.
Wassalam...
—---------------------—
by. Iskandar Al-Warisy / 102
[diedit seperlunya tanpa bermaksud merubah subtansi isi]